P R O F I L


JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (JDIH KLHK)



Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.


Salah satu tugas dan fungsi Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah mengelola JDIH KLHK. Sebagai bentuk pelayanan publik, maka pengelolaan JDIH KLHK antara lain bertujuan untuk memberikan informasi hukum yang dapat diakses secara cepat, mudah, lengkap, dan akurat oleh masyarakat.


Dalam rangka mendukung upaya peningkatan kualitas pembangunan hukum maka JDIH KLHK telah terintegrasi secara nasional dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang dikelola Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.


Dasar Hukum JDIH KLHK :

  1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
  2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MENHUT-II/2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kehutanan;
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.