Website JDIH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Cari Produk Hukum

HISTORY PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2019

   

 

SIMPLIFIKASI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TAHUN 2019

https://bit.ly/2JiuA57

 

NO.

NOMOR PERATURAN MENTERI/TGL PENETAPAN/TGL PENGUNDANGAN/BNRI

JUDUL

KETERANGAN

 

Status

1.

P.1/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/1/2019

Ditetapkan 14 Januari 2019

Diundangkan 21 Januari 2019

BNRI : Nomor 33

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/MENLHK-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 473), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Berlaku

2.

P.2/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/1/2019

Ditetapkan 14 Januari 2019

Diundangkan 23 Januari 2019

BNRI : Nomor 46

Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2019 Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

 

-

Berlaku

3.

P.3/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/1/2019

Ditetapkan 14 Januari 2019

Diundangkan 21 Januari 2019

BNRI : Nomor 34

Tata Cara Pelaksanaan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2019 Yang Dilimpahkan Kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

 

-

Berlaku

4.

P.4/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/1/2019

Ditetapkan 18 Januari 2019

Diundangkan 29 Januari 2019

BNRI : Nomor 66

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.     Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/ Menlhk/Setjen/Kum.1/5/ 2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 831), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

b.     Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/Menlhk/Setjen/ Kum.1/5/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 831), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Berlaku

5.

P.5/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/2/2019

Ditetapkan 13 Februari 2019

Diundangkan 26 Februari 2019

BNRI : Nomor 208

 

Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup

 

-

Berlaku

6.

P.6/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/2/2019

Ditetapkan 18 Februari 2019

Diundangkan 26 Februari 2019

BNRI : Nomor 209

Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2019 Kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, Dan Gubernur Papua

 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.61/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2018 kepada Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Kalimantan Barat, Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, dan Gubernur Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1799), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2019

 

Berlaku

7.

P.7/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/2/2019

Ditetapkan 21 Februari 2019

Diundangkan 26 April 2019

BNRI : Nomor 462

Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

 

-

Berlaku

8.

P.8/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/3/2019

Ditetapkan 15 Maret 2019

Diundangkan 26 Maret 2019

BNRI : Nomor 335

Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

Pasal 88

(1)   Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:

a.   permohonan IUPJWA atau IUPSWA yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, yang belum memenuhi persyaratan, penyelesaiannya diproses di Lembaga OSS melalui sistem elektronik terintegrasi;

b.    permohonan IUPJWA atau IUPSWA yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, yang telah memenuhi persyaratan penyelesaiannya diproses di Kementerian atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;

c.     permohonan IUPSWA yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dan telah memenuhi kewajiban atau belum memenuhi kewajiban, penyelesaiannya diproses di Kementerian atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dan selanjutnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(2)   Permohonan IUPJWA atau IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c, Pelaku Usaha melakukan pendaftaran di Lembaga OSS untuk mendapatkan NIB dan selanjutnya menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 89

IUPJWA atau IUPSWA yang telah diterbitkan oleh lembaga OSS, selanjutnya menyesuaikan dalam ketentuan Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 90

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.    Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 595) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/MENHUT-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 124), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

b.    Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 595) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/MENHUT-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 124), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Berlaku

9.

P.9/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/3/2019

Ditetapkan 18 Maret 2019

Diundangkan 26 Maret 2019

BNRI : Nomor 336

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.    Peraturan Menteri Kehutanan Nomor                 P.20/Menhut-II/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; dan

b.    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pendidikan dan/atau Pelatihan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1106),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Berlaku

10.

P.10/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/3/2019

Ditetapkan 20 Maret 2019

Diundangkan 2 April 2019

BNRI : Nomor 359

Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib:

a.    melakukan revisi Rencana Kerja Usaha (RKU), Dokumen Rencana Usaha, Dokumen Rencana Pengelolaan atau sejenisnya untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini;

b.    melakukan penyesuaian Dokumen Rencana     Pemulihan; dan

c.     mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagai akibat perubahan fungsi Ekosistem Gambut sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

 

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, segala peraturan menteri yang telah terbit terkait Penentuan, Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis KHG dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

 

Berlaku

11

P.11/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/3/2019

Ditetapkan 21 Maret 2019

Diundangkan 2 April 2019

BNRI : Nomor 360

Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dan Rencana Kerja pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri

 

-

Berlaku

12.

-

-

-

 

 

13.

P.13/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/4/2019

Ditetapkan 2 April 2019

Diundangkan 16 April 2019

BNRI : Nomor 431

Pendampingan Kegiatan Pembangunan di Bidang Kehutanan

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pendamping yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku.

 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 703), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Berlaku

14.

P.14/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/4/2019

Ditetapkan 5 April 2019

Diundangkan 16 April 2019

BNRI : Nomor 432

Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.78/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1402), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Berlaku

15.

P.15/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/4/2019

Ditetapkan 5 April 2019

Diundangkan 23 April 2019

BNRI : Nomor 455

 

Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal

-

Berlaku

16.

P.16/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/4/2019

Ditetapkan 9 April 2019

Diundangkan 16 April 2019

BNRI : Nomor 433

 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah

-

Berlaku

17.

P.17/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/4/2019

Ditetapkan 10 April 2019

Diundangkan 16 April 2019

BNRI : Nomor 434

 

Baku Mutu Emisi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pupuk dan Industri Amonium Nitrat

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 133 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Kegiatan Industri Pupuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Berlaku

18.

P.18/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/4/2019

Ditetapkan 10 April 2019

Diundangkan 16 April 2019

BNRI : Nomor 434

 

Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

Pasal 83

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:

a.    IPA, IPEA, IUPA, dan IUPEA yang telah terbit sebelumberlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai waktu berakhirnya izin.

b.    permohonan IPA atau IPEA yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini penyelesaiannya diproses di UPT atau UPTD sesuai dengan kewenangannya.

c.     permohonan IUPA atau IUPEA skala mikro dan kecil yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah memenuhi persyaratan, penyelesaiannya diproses di Direktorat Jenderal atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

d.    permohonan IUPA atau IUPEA skala menengah dan besar yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri inidan telah memenuhi persyaratan serta belum mendapatkan persetujuan prinsip, penyelesaiannya diproses di Kementerian atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

e.    permohonan IUPA atau IUPEA skala menengah dan besar yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri inidan telah mendapatkan persetujuan prinsip, penyelesaiannya diproses di Kementerian atau PemerintahDaerah sesuai dengan kewenangannya.

f.      permohonan IUPA atau IUPEA sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf e Pelaku Usaha melakukan pendaftaran di Lembaga OSS untuk mendapatkan NIB dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

g.    perizinan berusaha untuk IUPA atau IUPEA yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

h.    permohonan IUPA atau IUPEA oleh pemohon yang bergerak di luar bidang pengusahaan air yang belum dapat diproses di lembaga OSS, diproses di Kementerian atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 84

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.   Peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/MENHUT-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1424), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini; dan

b.   Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/MENHUTII/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1424), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Berlaku

19.

P.19/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/4/2019

Ditetapkan 10 April 2019

Diundangkan 18 April 2019

BNRI : Nomor 448

 

Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi

 

-

Berlaku

20.

P.20/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/4/2019

Ditetapkan 29 April 2019

Diundangkan 10 Mei 2019

BNRI : Nomor 521

 

Spesifikasi Teknis Kandang Transpor dan Kandang Transit Satwa Liar

-

Berlaku

21.

P.21/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/4/2019

Ditetapkan 29 April 2019

Diundangkan 10 Mei 2019

BNRI : Nomor 522

 

Hutan Adat dan Hutan Hak

Pasal 18

Hutan Adat yang sudah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dirangkum dan diakomodasikan dalam Keputusan Menteri tentang Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat.

 

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Berlaku

22.

P.22/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/5/2019

Ditetapkan 10 Mei 2019

Diundangkan 20 Mei 2019

BNRI : Nomor 578

 

Lembaga Konservasi

Pasal 97

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/MENHUT-II/2012 tentang Lembaga Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 747), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 98

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/MENHUT-II/2012 tentang Lembaga Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 747), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

 

Berlaku

23.

P.23/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/6/2019

Ditetapkan 24 Mei 2019

Diundangkan 11 Juni 2019

BNRI : Nomor 634

 

Jalan Strategis di Kawasan Hutan

-

Berlaku

24.

P.24/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/5/2019

Ditetapkan 31 Mei 2019

Diundangkan 30 Juli 2019

BNRI : Nomor 796

 

Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

 

-

Berlaku

25.

-

 

-

 

-

 

-

 

26.

-

 

-

 

-

 

-

 

27.

-

 

-

 

-

 

-

 

28.

-

 

-

 

-

 

-

 

29.

-

 

-

 

-

 

-

 

30.

-

 

-

 

-

 

-

 

31.

-

 

-

 

-

 

-

 

32.

-

 

-

 

-

 

-

 

33.

P.33/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/6/2019

Ditetapkan 13 Juni 2019

Diundangkan 30 Juli 2019

BNRI : Nomor 797

 

Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini terhadap penyelesaian Piutang Negara yang telah diproses berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Keu-1/2/2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap sah dan berlaku, selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KEU-1/2/2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 428), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Berlaku

34.

P.34/MENLHK/SETJEN/

KAP.3/6/2019

Ditetapkan 21 Juni 2019

Diundangkan 18 Juli 2019

BNRI : Nomor 780

 

Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara yang dari Awal Direncanakan untuk Diserahkan

 

-

Berlaku

35.

P.35/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/6/2019

Ditetapkan 26 Juni 2019

Diundangkan 2 Juli 2019

BNRI : Nomor 733

 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Melalui Penyesuaian/Inpassing

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 568), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Berlaku

36.

-

 

-

-

-

37.

P.37/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/7/2019

Ditetapkan 31 Juli 2019

Diundangkan 29 Oktober 2019

BNRI : Nomor 1341

 

Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut

-

Berlaku

38.

P.38/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/7/2019

Ditetapkan 31 Juli 2019

Diundangkan 5 September 2019

BNRI : Nomor 1011

 

Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang sedang dilakukan penilaian Amdalnya dan belum diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, diproses dengan menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha  dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408).

 

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Berlaku

39.

-

 

-

-

-

40.

-

 

-

-

-

41.

P.41/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/7/2019

Ditetapkan 31 Juli 2019

Diundangkan 19 Agustus 2019

BNRI : Nomor 928

 

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030

Pasal 3

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua perencanaan kehutanan yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381), dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya  disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

 

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/MENHUT-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 381), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Berlaku

42.

P.42/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/8/2019

Ditetapkan 5 Agustus 2019

Diundangkan 4 September 2019

BNRI : Nomor 1003

 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria

 

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.   Hasil tata batas untuk Pelepasan HPK tidak produktif untuk TORA yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku.

b.   Hasil kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

c.   Terhadap persetujuan pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan Menteri, maka penerbitan penetapan pelepasan kawasan hutan melalui perubahan batas dilakukan oleh Menteri setelah gubernur menyampaikan daftar calon penerima bidang tanah yang dikeluarkan dari kawasan hutan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan tembusan kepada Menteri.

 

Berlaku

43.

P.43/MENLHK/SETJEN/

SET.1/8/2019

Ditetapkan 19 Agustus 2019

Diundangkan 26 Agustus 2019

BNRI : Nomor 959

 

Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran

Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/MENHUT-II/2006 tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Departemen Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Berlaku

44.

-

 

-

-

-

45.

-

 

-

-

-

46.

-

 

-

-

-

47.

-

 

-

-

-

48.

-

 

-

-

-

49.

P.49/MENLHK/SETJEN/

SET.1/8/2019

Ditetapkan 30 Agustus 2019

Diundangkan 27 September 2019

BNRI : Nomor 1092

 

Pencabutan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/MENLHK/SETJEN/ PHPL.3/2/2016 tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan

 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/2/2016 tentang Pembatalan Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 520) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Berlaku

50.

P.50/MENLHK/SETJEN/

SET.1/9/2019

Ditetapkan 23 September 2019

Diundangkan 4 Oktober 2019

BNRI : Nomor 1137

 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang

Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi

 

Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 17 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1676)

 

Berlaku

51.

P.51/MENLHK/SETJEN/

SET.1/9/2019

Ditetapkan 23 September 2019

Diundangkan 4 Oktober 2019

BNRI : Nomor 1138

 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan

Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)  Pasal 9 dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.84/MENHUT-II/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1445)

 

Berlaku

52.

P.52/MENLHK/SETJEN/

SET.1/9/2019

Ditetapkan 27 September 2019

Diundangkan 8 Oktober 2019

BNRI : Nomor 1152

 

Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah

-

Berlaku

53.

P.53/MENLHK/SETJEN/

SET.1/9/2019

Ditetapkan 27 September 2019

Diundangkan 1 November 2019

BNRI : Nomor 1411

 

Penghargaan Adiwiyata

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Berlaku

54.

P.54/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019

Ditetapkan : 27 September 2019

Diundangkan 29 Oktober 2019

BNRI : Nomor 1342

 

 

Audit Kepatuhan Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Pemanfaatan Kayu, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Hak Guna Usaha, dan Izin Sah Lainnya dalam Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Penatausahaan Hasil Hutan Kayu, dan Pembayaran PenerimaanNegara Bukan Pajak Hasil Hutan Bukan Kayu

 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Pedoman Post Audit terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1251), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berlaku

55.

P.55/MENLHK/SETJEN/

SET.1/9/2019

Ditetapkan 30 September 2019

Diundangkan 14 Oktober 2019

BNRI : Nomor 1176

 

Pengelolaan Arsip Vital di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

-

Berlaku

56.

P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

Ditetapkan : 10 Oktober 2019

Diundangkan 23 Oktober 2019

BNRI : Nomor 1289

 

Baku Mutu Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor yang sedang Diproduksi Kategori M, Kategori N, dan Kategori L

 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Berlaku

57.

P.57/MENLHK/SETJEN/KEU.1/10/2019

Ditetapkan : 11 Oktober 2019

Diundangkan 25 November 2019

BNRI : Nomor 1495

 

Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Pelaksanaan Validasi Konfirmasi Status Wajib Pajak di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 891), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Berlaku

58.

-

 

-

-

-

59

P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

Ditetapkan : 16 Oktober 2019

Diundangkan 13 November 2019

BNRI : Nomor 1449

 

Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai

 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/11/2016 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1781), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

Berlaku

60.

P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

Ditetapkan : 16 Oktober 2019

Diundangkan 29 Oktober 2019

BNRI : Nomor 1343

 

Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

 

-

Berlaku

61.

-

 

-

-

-

62.

P.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

Ditetapkan : 16 Oktober 2019

Diundangkan 29 Oktober 2019

BNRI : Nomor 1344

 

Pembangunan Hutan Tanaman Industri

 

Pasal 23
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.    IUPHHK-HTI yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut:

1.   terhadap areal Puncak Kubah Gambut sesuai peta Fungsi Ekosistem Gambut wajib dijadikan sebagai kawasan lindung, FLEG yang berada di luar areal Puncak Kubah Gambut dapat dikelola dan dialokasikan sebagai areal tanaman budi daya;

2.   dalam hal telah terdapat tanaman pada areal Puncak Kubah Gambut, dapat dipanen 1 (satu) daur untuk kemudian dilakukan pemulihan;

3.   dalam hal terdapat areal di luar Puncak Kubah Gambut yang berada dalam FLEG dapat dimanfaatkan dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut.

b.    hasil tata ruang IUPHHK-HTI dalam RKUPHHK-HTI yang telah disetujui sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai jangka waktu masa berlaku RKUPHHK-HTI;

c.    tanaman hutan berkayu pada areal tanaman pokok dan tanaman kehidupan dalam RKUPHHK-HTI yang telah disetujui sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dipertahankan sebagai tanaman hutan berkayu pada Areal Budi Daya dan dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu RKUPHHK-HTI berakhir;

d.    IUPHHK-HTI yang areal kerjanya terjadi perubahan peruntukan kawasan hutan karena perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, tanamannya diperlakukan sebagai aset perusahaan dan dapat dimanfaatkan oleh pemegang IUPHHK-HTI sampai dengan penetapan addendum areal kerja dan/atau penetapan pelepasan kawasan dengan dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu HTI.

 

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 472);

b.    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 339); dan

c.    Seluruh Peraturan pelaksaanaan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembang

link terkait

Disclaimer

Semua yang disajikan dalam web ini hanya dimaksudkan sebagai informasi, bukan merupakan dokumen resmi dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Apabila terdapat kekeliruan/perbedaan antara informasi yang disajikan dalam web ini dengan dokumen resmi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka yang berlaku adalah dokumen resmi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengelola web dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena penggunaan atau kekeliruan data dan informasi yang disajikan dalam web ini.